DaerahLampung

Soal Dermaga Bom Kalianda, Ketua Koperasi Mina Bantah Isu Miring

LAMPUNG SELATAN – MADISTA.CO – Dalam berapa hari ini beredar berita yang kurang pas dan mendiskriditkan Koperasi Mina Dermaga Bom Kalianda, Lampung Selatan tanpa melihat fakta dan realita yang terjadi.

Saat wartaalam.com menemuai Ketua Koperasi Mina Dermaga Bom Kalianda, Lampung Selatan, Shobri di kantor koperasi mengatakan, sebenarnya pengelolaan wisata kuliner selama ini dikelola lingkungan dan perangatnya termasuk RT.

“Faktanya itu, kalau kami boleh jujur, daerah perikanan dan pelabuhan yang berwenang secara tehnis KUPT Perikanan,” ujarnya.

Dia mengatakan, melalui Dinas Perikanan Lampung Selatan karena yang mengelola tidak punya dasar hukum, dikawatirkan terjadi pungutan liar maka diambil kebijakan dengan menujuk pengelola.

Supaya tertib dan rapih karena berapa bulan lalu Wakil blBupati Lampung Selatan, Pandu Kasumawangsa ke wisata kuliner dan menemukan sampah berserakan hingga viral di media sosial dan mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab pengelolaan ini, kata dia.

“Kami, koperasi bingung kareba selama ini kami tidak mengelola kuliner tapi kepedulian kami dan KUPT Perikanan mengambil langkah cepat supaya wisata kuliner bisa bersih dan tertata rapih, akhirnya keluar surat keputusan mengenai pengelolaan wisata kuliner dengan SK kepala Dinas Perikanan Lampung Selatan,” katanya.

“Waktu jaman pak Meizar Malanesia (almarhum) menujuk Koperasi Mina Dermaga Bom Kalianda yang punya legalitas hukumnya jelas tentang Pengelolaan Wisata dengan No.523/768/IV.20/2021 tertanggal 1 Juli 2021.”

Dengan dasar itu koperasi mengambil kebijakan sesuai Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

“Setelah jalan satu bulan, kami lakukan pembenahan demi kemajuan bersama dan transparan dalam pengelolaan keuangan salar yang dipungut keamanan kuliner melalui pedagang,” katanya.

Saat bersamaan KUPT Perikanan Kalianda dan Rajabasa, Lampung Selatan, Waguswara, melalui sambungan telepon mengatakan, persoalan yang terjadi telah dilakukan rapat koordinasi bersama

“Tidak ada persoalan, tapi namanya di bawah beritanya simpang siur akhirnya terjadi komplik. Yang cerita nggak jelas, dengan kata lain miskomunikasi tentang kebijakan yang dilakukan, sebenarnya kami persoalan bisa diselesaikan dengan baik semua komponen yang berkepentingan, demi kenyaman bersama,” ujarnya. (hen/rif)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button