DaerahLampung

DPRD Kota Metro Gelar Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2020

KOTA METRO – MADISTA.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Lampung menggelar Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Pengumuman Usulan Penetapan Calon Wakil Ketua I DPRD setempat.

Hadir pada kegiatan itu Wali Kota Metro Wahdi, Wakil Wali Kota Metro Qomaru, 23 anggota DPRD, jajaran Forkopimda, Rabu (2/6/2021).

Ketua DPRD Kota Metro Tondi M.G Nasution mengatakan, Rapat Paripurna itu dengan dua agenda.

Satu Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Kedua, Pengumuman Usul Penetapan Calon Wakil Ketua I DPRD Kota Metro. Rapat paripurna kesatu masa sidang kedua tahun 2021 dibuka untuk umum, ujarnya.

Sementara itu Wali Kota Metro, Wahdi Sirajuddin mengatakan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sekira Ro 221,6 miliar atau 111,14 persen dari target Rp 199,4 miliar. Pendapatan Transfer Rp 677,8 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 18,4 miliar.

Realisasi PAD selain berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah, juga termasuk pendapatan dari BLUD RSU Ahmad Yani dan BLUD Puskesmas.

Sedangkan Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Perimbangan Rp 621,52 miliar dan Rp 56,36 miliar Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi, katanya.

Dia menjelaskan belanja tahun 2020 mencapai Rp 946,9 miliar dari anggaran Rp 1,01 triliun atau terealisasi 93,71 persen. Terdiri dari belanja operasi Rp 753,5 miliar atau 93,91 persen.

Di antaranya terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan), barang jasa, hibah dan bantuan sosial.

Selanjutnya belanja modal Rp 166,8 miliar atau 93,49 persen, di antaranya direalisasikan untuk belanja tanah, modal peralatan mesin, modal gedung dan bangunan, modal jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal aset tetap lainnya.

Kemudian belanja tidak terduga Rp 25,7 miliar direalisasikan untuk penanganan bencana banjir dan penanganan dampak Covid-19, serta belanja transfer/bantuan keuangan Rp 765,9 juta dialokasikan untuk bantuan keuangan partai politik sesuai dengan jumlah kursi pada DPRD, ujarnya.

Wahdi mengatakan, berdasarkan perbandingan total realisasi pendapatan Rp 917,9 miliar dan realisasi belanja Rp 946,9 miliar pada 2020, maka terjadi defisit Rp 28,9 miliar.

Sedangkan pada pembiayaan netto Rp 101,2 milar terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp 106,2 miliar yang berasal dari SILPA tahun 2019 dan penerimaan kembali piutang pinjaman lunak bergulir serta pengeluaran pembiayaan. (fan)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button