DaerahLampung

BPJS Kesehatan Gelar Forum Komunikasi dengan Pemkab Lamsel

LAMPUNG SELATAN – MADISTA.CO – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Lampung bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Thamrin, di ruang rapat Sekda setempat, kemarin.

Rapat diikuti Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Supriyanto beserta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Hadir dari pihak BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Agus Wibowo dan Kepala BPJS Lampung Selatan, Ratu Syarifah beserta jajaran.

Pada kesempatan itu, Thamrin mengingatkan seluruh peserta tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Meski dalam kondisi pandemi, tetapi tidak mengurangi makna komunikasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan, katanya.

Melalui forum komunikasi itu, dia berharap dapat terjalin hubungan komunikasi yang baik dalam pelayanan kesehatan.

Thamrin meminta OPD terkait, khususnya Dinas Kesehatan lebih berkoordinasi dengan BPJS. Terutama permasalahan mendasar yang dapat dibahas dan dicarikan solusinya.

“Sehingga kita tetap bisa memecahkan segala permasalahan dan menuntaskannya, baik itu tata kelola BPJS maupun pelayanan masyarakat,” tutur Thamrin.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Agus Wibowo mengatakan, total kepesertaan BPJS Kesehatan di Lampung Selatan merupakan yang terbanyak dibandingkan Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Pringsewu dan Tanggamus.

“Mudah-mudahan nanti bisa mendorong ke Universal Health Coverage (UHC). Sehingga semua warga di Lampung Selatan mendapatkan jaminan kesehatan,” ujarnya.

Sedangkan, dari paparan yang disampaikan pihak BPJS, jumlah peserta BPJS Kesehatan di Lampung Selatan sekira 842.904 jiwa atau 80,37% dari total 1.048.799 jumlah penduduk.

Jumlah itu terdiri dari PNS, pegawai swasta, TNI-Polri, pejabat negara, PPNPN, PBPU perseorangan, pemerintah daerah, dan bukan pekerja. (ril)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button